Kronologi Penyandraan pada tanggal :
Tanggal 26 Maret 2016
Penyanderaan terhadap 10 WNI itu bermula saat mereka sedang berlayar dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan menuju ke Batangas, Filipina selatan. Diketahui terjadi pembajakan terhadap kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 pada 28 Maret 2016. Kapal tersebut membawa 7.000 ton batubara dan 10 orang awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
Saat dibajak kedua kapal dalam perjalanan dari Sungai Puting (Kalsel) menuju Batangas (Fililina Selatan). Tidak diketahui persis kapan kapal dibajak.
Pihak pemilik kapal baru mengetahui terjadi pembajakan pada tanggal 26 Maret 2016, pada saat menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari kelompok Abu Sayyaf.
Kapal Brahma 12 sudah dilepaskan dan saat ini sudah di tangan otoritas Filipina. Sementara itu kapal Anand 12 dan 10 orang awak kapal masih berada di tangan pembajak, namun belum diketahui persis posisinya.
Dalam komunikasi melalui telepon kepada perusahaan pemilik kapal, pembajak/penyandera menyampaikan tuntutan sejumlah uang tebusan. Sejak tanggal 26 Maret, pihak pembajak sudah 2 kali menghubungi pemilik kapal.
Saat dibajak kedua kapal dalam perjalanan dari Sungai Puting (Kalsel) menuju Batangas (Fililina Selatan). Tidak diketahui persis kapan kapal dibajak.
Pihak pemilik kapal baru mengetahui terjadi pembajakan pada tanggal 26 Maret 2016, pada saat menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari kelompok Abu Sayyaf.
Kapal Brahma 12 sudah dilepaskan dan saat ini sudah di tangan otoritas Filipina. Sementara itu kapal Anand 12 dan 10 orang awak kapal masih berada di tangan pembajak, namun belum diketahui persis posisinya.
Dalam komunikasi melalui telepon kepada perusahaan pemilik kapal, pembajak/penyandera menyampaikan tuntutan sejumlah uang tebusan. Sejak tanggal 26 Maret, pihak pembajak sudah 2 kali menghubungi pemilik kapal.
Kemungkinan awal pembajakan kapal terjadi antara tanggal 25-26 Maret 2016 dan kemudian para kelompok pembajak menghubungi pihak perusahaan pemilik kapal pada tanggal 26 Maret 2016 dan meminta sejumlah uang tebusan untuk para sandera.
Tanggal 28 Maret 2016
Jakarta, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tengah mencari informasi terkait kabar pembajakan terhadap kapal Indonesia di perairan Filipina. Pembajak diduga berasal dari kelompok Abu Sayyaf, jaringan Islam militan yang berbasis di pulau-pulau barat daya Filipina.
“Kami sedang mengonfirmasi dan mengumpulkan informasi lebih lanjut,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir ketika dihubungi CNN Indonesia.com, Senin malam (28/3).
Kabarnya kelompok Abu sayyaf telah meminta sejumlah uang tebusan untuk para sandera sebesar 14 milliar.
Tanggal 31 Maret 2016
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono menegaskan, anggota Kopassus sudah siap bergerak kapan pun untuk membebaskan 14 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Kopassus sudah siaga dalam menyiapkan pasukan pembebasan sandera, dan tinggal menunggu komando untuk melaksanakan operasi pembebasan tersebut.
Tawaran bantuan militer Indonesia yang sekarang sudah menyiagakan armada tempur di Tarakan serta Bitung, ditolak secara halus.
"Berdasarkan konstitusi, negara kami tidak mengizinkan adanya pasukan asing tanpa perjanjian khusus," kata juru bicara AFP, Brigadir Jenderal Restituto Padilla saat dihubungi wartawan kemarin.
Tanggal 15 April 2016
Pada saat itu terdapat dua kapal berbendera Indonesia dibajak di perairan Tawi-Tawi, perbatasan Malaysia - Filipina.
Dua kapal yang menjadi korban pembajakan, yaitu Kapal Tunda TB Henry dan Kapal Tongkang Cristi, yang membawa 10 ABK WNI.
Dari pembajakan itu, seorang WNI berakhir tertembak, lima orang selamat, dan empat orang diculik.
Bertambahlah sandera WNI menjadi 14 orang oleh kelompok Abu sayyaf.
Tanggal 24 April 2016
Perwakilan militer Indonesia diketahui menemui tokoh Muslim sekaligus pendiri Moro National Liberation Front (MNLF), Nur Misuari, di wilayah Sulu, Filipina, untuk membantu proses pembebasan 14 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf.
Informasi ini diungkapkan Ketua Dewan Komando Islam MNLF, Habib Mudjahab Hashim kepada tvOne, Minggu, 24 April 2016. Menurutnya, sebagai tokoh yang sangat dihormati di Filipina Selatan, Nur Misuari dinilai bisa menggunakan pengaruhnya pada kelompok militan Abu Sayyaf.
“Seorang pejabat militer Indonesia secara pribadi bertemu dengan Misuari di tempat persembunyian di Sulu. Pertemuan terjadi empat atau lima hari yang lalu, dan difasilitasi pejabat lokal Sulu,” ujar Hasim. Dia pun mengatakan Misuari menyambut positif permintaan pejabat militer yang tidak disebutkan identitasnya tersebut.
Situs News.abs-cbn, menyebutkan Nur Misuari mungkin bisa membujuk kelompok Abu Sayyaf untuk melepaskan beberapa sandera mereka.
Tanggal 1 Mei 2016
Presiden Joko Widodo memastikan 10 WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf Filipina telah dibebaskan dan akan diterbangkan ke Jakarta pada Minggu malam.
Dalam keterangan pers di Istana Bogor, presiden Jokowi mengatakan pembebasan 10 WNI dilakukan atas kerja sama berbagai pihak, terutama pemerintah Filipina.
“Saya ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak, kepada seluruh anak bangsa yang membantu upaya pembebasan ini baik yang formal dan informal. Ucapan terimakasih terutama saya tujukan kepada pemerintah Filipina, tanpa kerja sama yang baik, upaya pembebasan tersebut tidak akan membuahkan hasil yang baik,” jelas Jokowi.
Sepuluh orang WNI yang merupakan Anak Buah Kapal (ABK) tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12, yang dirompak milisi Abu Sayyaf di perairan Tawi-tawi, Filipina Selatan, ketika berlayar dari Kalimantan Selatan menuju Filipina, pada 26 Maret lalu.
Tanggal 11 Mei 2016
Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa empat sandera WNI telah dibebaskan dari tangan Abu Sayyaf.
Ia mengatakan pembebasan itu atas hasil kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina. Keadaan 14 sandera WNI itu terus dikabarkan "selamat" oleh Pemerintah Indonesia
Menurut informasi yang diperoleh dari sumber sebagaimana dikutip dari Rappler.com, ke-4 WNI itu diantarkan ke depan halaman rumah Gubernur Sulu, Abdusakur Tan II oleh orang yang tidak dikenal. Setelah itu, ke-4 WNI dibawa ke rumah sakit Bautista Station untuk dilakukan pemeriksaan medis.
STRATEGI NEGARA DALAM PENYLAMATAN DAN PENYELESAIAN :
1. TNI
PENYLAMATAN JALUR MILITER (TNI)
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terus memantau perkembangan kondisi 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. TNI tidak bisa melakukan tindakan sepihak karena kasus ini melibatkan dua negara.
"Kami terus lakukan koordinasi, apa pun yang mereka (Filipina) perlukan kami siap!" tegas Gatot usai menyerahkan SPT Pajak di Mabes TNI Cilangkap, Jaktim, Rabu (30/3/2016).
Gatot menegaskan, prioritas pemerintah RI saat ini adalah menyelamatkan 10 WNI yang disandera. Dia juga dapat informasi dari militer Filipina yang mengabarkan pihak militer sudah mengetahui lokasi yang diduga jadi tempat penyanderaan.
"Seperti disampaikan Menteri Luar Negeri, prioritas kita menyelamatkan warga negara. Kemudian sekarang berdasarkan monitor koordinasi militer Filipina, lokasi ada di negara Filipina, mereka sudah tahu tempat. Setiap saat kordinasi saya menyampaikan apa pun yang diperlukan kami siap, siap bagaimana pun ini urusan saya," ujarnya.
Gatot mengatakan pihaknya memiliki hubungan baik dengan militer Filipina. Dengan begitu, kedua negara akan melakukan koordinasi secara tepat untuk menyelamatkan 10 WNI tersebut.
"Kami terus lakukan koordinasi, apa pun yang mereka (Filipina) perlukan kami siap!" tegas Gatot usai menyerahkan SPT Pajak di Mabes TNI Cilangkap, Jaktim, Rabu (30/3/2016).
Gatot menegaskan, prioritas pemerintah RI saat ini adalah menyelamatkan 10 WNI yang disandera. Dia juga dapat informasi dari militer Filipina yang mengabarkan pihak militer sudah mengetahui lokasi yang diduga jadi tempat penyanderaan.
"Seperti disampaikan Menteri Luar Negeri, prioritas kita menyelamatkan warga negara. Kemudian sekarang berdasarkan monitor koordinasi militer Filipina, lokasi ada di negara Filipina, mereka sudah tahu tempat. Setiap saat kordinasi saya menyampaikan apa pun yang diperlukan kami siap, siap bagaimana pun ini urusan saya," ujarnya.
Gatot mengatakan pihaknya memiliki hubungan baik dengan militer Filipina. Dengan begitu, kedua negara akan melakukan koordinasi secara tepat untuk menyelamatkan 10 WNI tersebut.
2. POLITIK
Jakarta- Pemerintah Indonesia menegaskan akan melawan kelompok separatis asal Filipina Abu Sayyaf yang diduga melakukan penyanderaan terhadap 10 Warga Negara Indonesia (WNI). Hal itu dikatakan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung ketika ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3).
Menurut Pramono, terkait upaya pembebasan sandera, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan langsung kepada Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti untuk segera mengambil tindakan dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
"Penyanderaan terhadap 10 orang, tentunya polisi sedang melakukan koordinasi termasuk dengan kapolda setempat, dibantu dengan TNI. Mudah-mudahan penyanderaan sekaligus permintaan tebusan itu segera terungkap. Tetapi yang jelas bahwa pemerintah dalam hal ini atau negara tidak boleh takut terhadap perampok. Artinya kita akan hadapi itu," kata Pramono.
Bahkan, ditegaskannya, Indonesia siap melawan para perompak yang melakukan penyanderaan terhadap 10 WNI karena motif uang. Seperti, yang pernah dilakukan pemerintah terhadap perompak Somalia yang pernah melakukan penyanderaan terhadap WNI. "Apapun telah dilakukan perampokan, penyanderaan, minta tebusan, ya kita lawan," tegas Pramono.
Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan upaya pembebasan sandera akan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) karena menyangkut pertahanan negara serta, Kemlu yang bertugas melakukan komunikasi dengan otoritas setempat.
Tunggu Hasil Koordinasi dengan Filipina
Secara terpisah, Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti mengatakan telah menerima instruksi dari Presiden Jokowi menyangkut upaya pembebasan 10 WNI yang disandera oleh kelompok separatis Abu Sayyaf.
Secara terpisah, Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti mengatakan telah menerima instruksi dari Presiden Jokowi menyangkut upaya pembebasan 10 WNI yang disandera oleh kelompok separatis Abu Sayyaf.
Namun, lanjut Badrodin, jajarannya masih menunggu hasil koordinasi Kemlu dengan otoritas Filipina sebelum mengambil tindakan. "Kita sudah koordinasi sama Menlu (Menteri Luar Negeri) dan Panglima TNI, itu dikoordinasikan ke pemerintah sana, apakah nanti yang menangani dari otoritas Filipina atau kita. Tetapi ini sekali lagi kita sedang menunggu hasil koordinasi," kata Badrodin yang ditemui usai menghadap presiden, Selasa (29/3).
Hanya saja, Badrodin meluruskan bahwa tindakan yang dimaksud bukan berarti menurunkan pasukan untuk melakukan penyerangan. "Belum sampai ke sana (menurunkan pasukan). Nanti otoritasnya lah. Inikan pasukan untuk apa? Kan sudah ada otoritas sana, maka saya bilang menunggu koordinasi. Kita jangan gegabah," ujarnya.
Lebih lanjut, Badrodin mengatakan posisi para perompak dan sandera sudah diketahui berada di salah satu titik di Filipina. Tetapi, sekali lagi, tindakan belum bisa diambil karena masih menunggu hasil koordinasi dengan otoritas Filipina.
Pendapat anda jika terjadi hal seperti ini di lain waktu ?
Sebaiknya negara ini lebih tertata lagi untuk warga negara Indonesia ini agar tidak sembarang bisa bekerja menjadi TKI/TKW, berjaga jaga juga agar kejadian ini tidak terulang kembali di waktu waktu nanti, tidak semua bisa terselamatkan seperti kejadian sebelumnya.
Begitu juga pemerintah Indonesia kita juga harus bekerja sama dengan beberapa negara di luar sana agar kejadian seperti ini bisa di toleransikan oleh negara luar, memang warga negara kita lumayan cukup banyak tapi kita tidak bisa meninggalkan warga negara begitu saja walau hanya beberapa yang terkena kejadian seperti itu.
Soal komunikasi juga kita tidak harus lepas komunikas, sewaktu waktu ada kejadian seperti ini pemerintah juga bisa langsung bergegas agar mengatur penyelamatan untuk apa saja yang berhubungan seperti kejadian seperti ini.
Untuk Warga negara Indonesia juga harus tau mana yang layak untuk kita bekerja mana yang tidak, di luar sana banyak negara atau warganya bisa saja berbuat jahat kepada warga negara Indonesia, jadi kita juga harus berhati hati agar tidak salah.
Tapi sejauh ini pemerinta menjalankan dengan cukup baik, untuk pemerintah terima kasih untuk saat ini sedang berjalan tanpa beliau kita tidak bisa apa apa agar waga negara kita selamat, terima kasih juga untuk menunjukan kinerjanya sebagai pemerintah sebagai umumnya.
Referensi :
http://news.detik.com/berita/3175684/panglima-tni-apa-yang-filipina-perlukan-kami-siap
http://www.beritasatu.com/nasional/357356-bebaskan-10-wni-pemerintah-akan-lawan-kelompok-abu-sayyaf.html
